Bobby Nasution Bantah Kabur Saat Demo Tuntut Penutupan PT Toba Pulp Lestari: Bukan Lari, Saya Diundang Istana

MEDAN —Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat suara terkait ketidakhadirannya saat ribuan massa berunjuk rasa menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada Senin, 10 November 2025.

Bobby membantah anggapan bahwa dirinya kabur dari tanggung jawab.

Menurut menantu Presiden Joko Widodo itu, saat aksi berlangsung dirinya tengah memenuhi undangan resmi Istana Negara untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh asal Simalungun, Rondahaim Saragih.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Desak TPL Ditutup, Bobby Nasution Siapkan Kajian Serius

"Saya bukan kabur. Saya diundang ke Istana karena ada tokoh dari Sumut yang diberi gelar pahlawan oleh Bapak Presiden," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 12 November 2025.

Ia menambahkan, undangan itu juga diberikan kepada kepala daerah lain yang mengusulkan tokoh daerahnya menjadi pahlawan nasional.

"Jadi, bukan saya lari dari massa," katanya.

Meski absen dalam aksi tersebut, Bobby menyatakan akan meninjau langsung ke lokasi PT TPL di Kabupaten Toba.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi memahami keresahan masyarakat namun tidak memiliki kewenangan langsung untuk menutup perusahaan tersebut.

"Penutupan atau pencabutan izin itu kewenangan pemerintah pusat. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi," ucapnya.

Bobby menuturkan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penciutan wilayah operasional TPL sebagai solusi antara kepentingan lingkungan dan tenaga kerja.

"Di sana ada 11 ribu tenaga kerja. Kami harus ambil keputusan yang adil, apakah penutupan atau pengurangan wilayah operasi," ujarnya.

Ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Utara melakukan aksi besar di depan Kantor Gubernur Sumut menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari.

Mereka menilai aktivitas perusahaan telah memicu kerusakan hutan, bencana ekologis, dan konflik agraria selama hampir empat dekade.

Aksi itu diwarnai kehadiran tokoh-tokoh gereja dan adat yang memadukan gondang dan manortor sebagai simbol perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan pulp raksasa tersebut.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Pastor Walden Sitanggang, menilai pernyataan Bobby sebelumnya yang meminta agar operasional TPL tidak dihalang-halangi terlalu menyederhanakan masalah.

"Kami minta Gubernur berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Ini luka ekologis dan sosial yang dalam," ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang, menyatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Ia menolak tudingan bahwa aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan.

"Seluruh kegiatan kami sudah sesuai dengan izin dan peraturan pemerintah," kata Salomo.

PT TPL, lanjutnya, terus menjalankan program kemitraan kehutanan dan penyelesaian klaim Tanah Adat secara dialogis bersama masyarakat.

Kontroversi PT Toba Pulp Lestari bukan hal baru di Sumatera Utara.

Perusahaan yang berdiri sejak era 1980-an itu kerap dituduh merampas lahan adat dan menyebabkan deforestasi di kawasan Danau Toba.

Di sisi lain, perusahaan menyerap ribuan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap ekonomi lokal.

Kini, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, publik menantikan apakah pemerintah provinsi akan berpihak pada keadilan ekologis atau kepentingan investasi.*

(km/ad)

Ribuan Warga Desak TPL Ditutup, Bobby Nasution Siapkan Kajian Serius

Menuju BUMD Unggulan, Pemprov Sumut Siapkan Ranperda Perseroda dan Penyertaan Modal Bank Sumut

1.700 Ton Sampah per Hari di Medan Raya Akan Diubah Jadi Energi Listrik Mulai 2026!

Polda Sumut Razia Tempat Hiburan Malam di Medan, 16 Pengunjung Positif Narkoba

Bobby Nasution Minta Pemerintah Pusat Beri Perhatian Khusus TKD untuk Daerah 3T di Sumut

Bobby Nasution Angkat Bicara Soal Kebakaran Rumah Hakim Kasus Proyek Jalan Sumut