Kabar Baik! MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kuota Internet, Tak Boleh Hangus Begitu Saja
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus meski masih ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersiap memulai pembangunan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada tahun 2026.
Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang digarap di sepuluh wilayah Indonesia, dengan kawasan Medan Raya, meliputi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, menjadi salah satu prioritas utama.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri W. Marpaung, mengatakan PSEL diharapkan menjadi solusi permanen terhadap persoalan penumpukan sampah di wilayah perkotaan.Baca Juga:
"PSEL menjadi solusi untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di perkotaan. Sumut sudah masuk dalam kriteria program strategis nasional, dan pembangunan akan dimulai pada 2026. Ini tugas kita bersama untuk menyukseskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat," ujar Heri dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).
Langkah konkret menuju pelaksanaan proyek tersebut telah dimulai.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Listrik bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan pada 6 November 2025 lalu.
Melalui proyek ini, sampah yang tak dapat didaur ulang akan diubah menjadi sumber energi seperti listrik, panas, dan bahan bakar, sebuah terobosan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Sumatera Utara.
Menurut data Dinas LHK Sumut, Kota Medan menghasilkan 1.200–1.700 ton sampah per hari, sementara Kabupaten Deli Serdang mencapai 1.400 ton per hari.
Angka tersebut menjadi dasar bagi perencanaan kapasitas PSEL Medan Raya yang akan mengolah sekitar 1.700 ton sampah per hari.
"Kami berharap hadirnya PSEL dapat menambah suplai energi listrik terbarukan di Sumut. Saat ini, akses listrik untuk rumah tangga sudah mencapai 99,81 persen," jelas Heri.
Pemerintah Provinsi juga telah mengajukan surat dukungan pembangunan PSEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Bersama tim dari Kemendagri dan perwakilan BPI Danantara, KLHK telah melakukan survei lapangan dan menetapkan TPA Terjun sebagai lokasi proyek dengan perluasan lahan seluas lima hektare.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus meski masih ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan yang berada di Jalan Sudirman. Proyek terse
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
PEMERINTAHAN
MEDAN Sejumlah kader akar rumput PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan dukungan terhadap rencana sejumlah senior partai yang akan menemui
POLITIK
JAKARTA Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri halal global. Dengan jumlah pend
EKONOMI
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pe
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Indomaret untuk memperluas pemasara
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung ke
PEMERINTAHAN