104.426 Siswa di Sumut Nikmati Program Sekolah Gratis, Disdik Tegaskan Tidak Termasuk Seragam
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersiap memulai pembangunan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada tahun 2026.
Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang digarap di sepuluh wilayah Indonesia, dengan kawasan Medan Raya, meliputi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, menjadi salah satu prioritas utama.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri W. Marpaung, mengatakan PSEL diharapkan menjadi solusi permanen terhadap persoalan penumpukan sampah di wilayah perkotaan.Baca Juga:
"PSEL menjadi solusi untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di perkotaan. Sumut sudah masuk dalam kriteria program strategis nasional, dan pembangunan akan dimulai pada 2026. Ini tugas kita bersama untuk menyukseskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat," ujar Heri dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).
Langkah konkret menuju pelaksanaan proyek tersebut telah dimulai.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi Listrik bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan pada 6 November 2025 lalu.
Melalui proyek ini, sampah yang tak dapat didaur ulang akan diubah menjadi sumber energi seperti listrik, panas, dan bahan bakar, sebuah terobosan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Sumatera Utara.
Menurut data Dinas LHK Sumut, Kota Medan menghasilkan 1.200–1.700 ton sampah per hari, sementara Kabupaten Deli Serdang mencapai 1.400 ton per hari.
Angka tersebut menjadi dasar bagi perencanaan kapasitas PSEL Medan Raya yang akan mengolah sekitar 1.700 ton sampah per hari.
"Kami berharap hadirnya PSEL dapat menambah suplai energi listrik terbarukan di Sumut. Saat ini, akses listrik untuk rumah tangga sudah mencapai 99,81 persen," jelas Heri.
Pemerintah Provinsi juga telah mengajukan surat dukungan pembangunan PSEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Bersama tim dari Kemendagri dan perwakilan BPI Danantara, KLHK telah melakukan survei lapangan dan menetapkan TPA Terjun sebagai lokasi proyek dengan perluasan lahan seluas lima hektare.
Komitmen terhadap pengelolaan sampah perkotaan ini, menurut Heri, sejalan dengan visi Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.
"PSEL bermanfaat untuk mengurangi volume sampah, menghasilkan energi terbarukan, menciptakan lingkungan bersih, dan memperkuat kemandirian energi daerah," pungkas Heri.
Selain di Sumatera Utara, proyek serupa juga dikembangkan di beberapa daerah lain seperti DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bekasi, Bogor Raya, Tangerang, Semarang Raya, dan Jawa Barat, menandakan arah kebijakan nasional menuju transisi energi hijau berbasis pengelolaan sampah.*
(ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL