Pegawai Lapas Kelas I Medan Raih Penghargaan Usai Sabet Prestasi Kick Boxing
MEDAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, memberikan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi, Fra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan penyidik tertinggi dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja RKUHAP, Kamis (13/11/2025).
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan, ketentuan Polri sebagai penyidik tertinggi semula termaktub dalam Pasal 6 RKUHAP.Baca Juga:
Namun, panitia kerja memutuskan untuk menghapusnya karena kewenangan tersebut sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Polri.
"Terkait Pasal 6, kemarin kita sudah drop [turunkan] ketentuan jaksa penuntut tertinggi yang dipilih presiden karena itu sudah diatur di UU Kejaksaan. Hal yang sama kita terapkan pada Polri. Karena sudah diatur di UU Polri, maka tidak perlu diatur lagi di RKUHAP," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, Pasal 6 RKUHAP menyebut penyidik terdiri atas Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu.
Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventarisasi Masalah RKUHAP per Juli 2025.
Rapat pencermatan klaster dan pasal RUU KUHAP tengah berlangsung intensif antara DPR dan pemerintah.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan pentingnya penyelesaian RKUHAP paling lambat akhir tahun ini.
Eddy, sapaan akrabnya, mengingatkan, jika KUHAP tidak disahkan sebelum 2 Januari 2026, semua tahanan di Kepolisian maupun Kejaksaan bisa dibebaskan.
"Kalau KUHAP tidak disahkan, semua tahanan di Kepolisian dan Kejaksaan bisa dibebaskan," tegas Eddy dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (18/9/2025).*
(bb/ad)
MEDAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, memberikan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi, Fra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara sela
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Universitas Aufa Royhan menggelar rangkaian kegiatan religius da
PENDIDIKAN
DENPASAR Polsek Denpasar Selatan meningkatkan kegiatan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan MY, mantan Direktur dan pemegang saham PT Dana S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga sejumlah komoditas pangan pada akhir pekan ini, Sabtu (14/2/2026), tercatat relatif stabil, meski beberapa komoditas masih m
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
MEDAN Permainan Pulung Rinandoro dalam penjualan tanahtanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, memang amat luar biasa. Sampaisampai jaksa akti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk kembali mencatat kenaikan pada perdagangan Sabtu (14/2/2026). Emas uku
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan aturan baru bagi kader Golkar yang duduk di kabinet. Menurut Bahlil, selu
POLITIK