Kejagung Sita 38 Aset dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, Nilainya Capai Rp846 Miliar
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektar antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk kembali menjadi sorotan publik.
Pengadilan memutus memenangkan GMTD, memicu peringatan dari anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, mengenai ketidakpastian hukum dan risiko mafia tanah.
"Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi pertanahan, apalagi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan," ujar Azis, Jumat (14/11/2025).Baca Juga:
Azis menekankan, fenomena sertifikat ganda, data tumpang tindih, dan administrasi yang tidak transparan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan warga negara.
Berdasarkan data nasional, sepanjang 2024 tercatat 11.083 sengketa tanah, 506 konflik, dan 24.120 perkara pertanahan dengan tingkat penyelesaian sekitar 46,88 persen. Hingga Oktober 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat 6.015 kasus, di mana 50 persen telah diselesaikan.
Politikus Partai Gerindra ini menekankan, rakyat kecil menjadi pihak yang paling rentan.
Sepanjang 2024, tercatat 2.161 kasus pertanahan melibatkan masyarakat kecil.
"Banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan hukum, akses informasi, atau jaringan politik untuk memperjuangkan haknya. Di sinilah negara harus hadir secara aktif," kata Azis.
Kasus sengketa tanah yang melibatkan JK, menurut Azis, merupakan momentum reformasi total sistem pertanahan.
Ia mendorong Kementerian ATR/BPN memperkuat digitalisasi data, transparansi proses, pengawasan, dan akses informasi publik agar praktik mafia tanah tidak kembali terjadi.
Jusuf Kalla sebelumnya menuding adanya praktik mafia tanah dalam sengketa tersebut.
Menurutnya, eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak sah secara hukum.
"Padahal, ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa," ujar JK saat meninjau lokasi sengketa pada 5 November 2025.
Azis menegaskan, kasus ini harus menjadi titik balik bagi negara untuk memastikan tanah di Indonesia berfungsi sebagai sumber kepastian hidup yang adil bagi seluruh rakyat, dari tokoh bangsa hingga masyarakat kecil.*
(km/um)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA
HUMBAHAS Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Do
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sekitar 20 siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan mengundurkan diri setelah bebera
PENDIDIKAN