Pemprov Aceh Berlakukan WFH ASN, Pelayanan ke Masyarakat Dijamin Tetap Optimal
BANDA ACEH Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan
PEMERINTAHAN
MANILA- Pemerintah Filipina telah meningkatkan pengamanan untuk Presiden Ferdinand Marcos Jr dan keluarganya setelah ancaman pembunuhan terbuka yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Sara Duterte. Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterbitkan pada Minggu (24/11/2024), Komando Keamanan Presiden (PSC) menyebut bahwa mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melindungi Presiden Marcos serta keluarganya dari potensi ancaman.
Komando Keamanan Presiden Filipina mengonfirmasi bahwa ancaman terhadap Presiden dan keluarganya—terutama yang disampaikan secara terbuka—ditangani dengan serius. “Setiap ancaman terhadap nyawa presiden dan keluarga pertama, tanpa memandang asal-usulnya, dianggap sebagai masalah keamanan nasional. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan presiden dan keluarganya,” kata pernyataan PSC.
Peningkatan pengamanan ini menyusul pernyataan mengejutkan dari Wakil Presiden Sara Duterte dalam konferensi pers pada Jumat (22/11), di mana ia mengaku telah memberikan instruksi untuk membunuh Presiden Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. “Saya sudah bicara dengan seseorang. Saya bilang kalau saya dibunuh, dia harus membunuh Marcos, Liza Araneta, dan Martin Romualdez. Tidak main-main. Saya sudah meninggalkan instruksi,” kata Sara Duterte, yang berbicara dalam bahasa Filipina.
Wakil Presiden Duterte juga mengklaim bahwa Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, berusaha untuk membunuhnya, dan menuduh Marcos melihatnya sebagai ancaman terbesar untuk pencalonan presiden pada 2028. “Jika saya dibunuh, saya bilang, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka,” tambahnya, merujuk pada instruksinya untuk pembunuh yang ia percayakan.
Sara Duterte kini menghadapi tekanan politik yang semakin besar, termasuk ancaman pemakzulan di DPR. Spekulasi politik berkembang bahwa Romualdez mungkin berusaha memposisikan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028. Di Filipina, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu terpisah, sehingga ketegangan politik antara keduanya memunculkan ketidakpastian.
Ancaman yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Duterte semakin memperburuk ketegangan politik di Filipina, di tengah situasi yang sudah tegang dalam hubungan antara berbagai cabang pemerintahan. Peningkatan pengamanan yang dilakukan pemerintah Filipina menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan keselamatan presiden dan keluarganya, di tengah ancaman nyata terhadap keamanan negara.
(JOHANSIRAIT)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 dipangkas sebesar Rp12,71 triliun. Pemangkasan ini membuat pagu anggaran turun
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026. Usu
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan pada perdagangan akhir pekan, Jumat (10/4/2026). Penguatan terjadi s
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penukaran aset antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan PT Geo Dipa En
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan negara tidak boleh kalah melawan mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan Indonesia u
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum di birokrasi kementerian dan lembaga yang menyalahgunakan wewenang untuk memban
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap kronologi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai u
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menolak permintaan untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Ia menegaskan dokumen tersebut hanya a
POLITIK
JAKARTA Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengungkap adanya sejumlah dokumen penting yang belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umu
POLITIK