
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
MANILA- Pemerintah Filipina telah meningkatkan pengamanan untuk Presiden Ferdinand Marcos Jr dan keluarganya setelah ancaman pembunuhan terbuka yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Sara Duterte. Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterbitkan pada Minggu (24/11/2024), Komando Keamanan Presiden (PSC) menyebut bahwa mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melindungi Presiden Marcos serta keluarganya dari potensi ancaman.
Komando Keamanan Presiden Filipina mengonfirmasi bahwa ancaman terhadap Presiden dan keluarganya—terutama yang disampaikan secara terbuka—ditangani dengan serius. “Setiap ancaman terhadap nyawa presiden dan keluarga pertama, tanpa memandang asal-usulnya, dianggap sebagai masalah keamanan nasional. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan presiden dan keluarganya,” kata pernyataan PSC.
Peningkatan pengamanan ini menyusul pernyataan mengejutkan dari Wakil Presiden Sara Duterte dalam konferensi pers pada Jumat (22/11), di mana ia mengaku telah memberikan instruksi untuk membunuh Presiden Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. “Saya sudah bicara dengan seseorang. Saya bilang kalau saya dibunuh, dia harus membunuh Marcos, Liza Araneta, dan Martin Romualdez. Tidak main-main. Saya sudah meninggalkan instruksi,” kata Sara Duterte, yang berbicara dalam bahasa Filipina.
Wakil Presiden Duterte juga mengklaim bahwa Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, berusaha untuk membunuhnya, dan menuduh Marcos melihatnya sebagai ancaman terbesar untuk pencalonan presiden pada 2028. “Jika saya dibunuh, saya bilang, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka,” tambahnya, merujuk pada instruksinya untuk pembunuh yang ia percayakan.
Sara Duterte kini menghadapi tekanan politik yang semakin besar, termasuk ancaman pemakzulan di DPR. Spekulasi politik berkembang bahwa Romualdez mungkin berusaha memposisikan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028. Di Filipina, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu terpisah, sehingga ketegangan politik antara keduanya memunculkan ketidakpastian.
Ancaman yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Duterte semakin memperburuk ketegangan politik di Filipina, di tengah situasi yang sudah tegang dalam hubungan antara berbagai cabang pemerintahan. Peningkatan pengamanan yang dilakukan pemerintah Filipina menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan keselamatan presiden dan keluarganya, di tengah ancaman nyata terhadap keamanan negara.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan