MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas dengan menyepakati bersama masyarakat adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada pemerintah pusat.
Langkah ini sebagai respon atas berbagai konflik sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut di wilayah Sumatera Utara.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi, sedangkan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
Ia menargetkan surat rekomendasi akan diserahkan dalam satu minggu setelah kesepakatan dicapai.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumut akan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan PT TPL kepada pemerintah pusat. Surat ini ditargetkan selesai dalam satu minggu," kata Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat adat Tapanuli Raya, pemerintah daerah kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Surat rekomendasi akan memuat pandangan berbagai pihak mengenai dampak positif dan negatif kehadiran TPL di Sumut.
Isi Rekomendasi Berdasarkan Jangka Waktu
- Jangka Panjang: Penutupan PT TPL secara permanen.
- Jangka Menengah: Penanganan dampak sosial dan ekonomi, termasuk solusi bagi tenaga kerja lokal terdampak.
- Jangka Pendek: PT TPL diminta tidak mencabut tanaman milik petani setempat dan membekukan kegiatan di area lahan milik warga yang berkonflik.
Bobby Nasution menekankan pentingnya kesepakatan bersama untuk mencegah konflik lebih lanjut, terutama di area yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekber Gerakan Oikumenis, menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dan menunggu penandatanganan surat rekomendasi.
Ia menilai rekomendasi ini sebagai solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kami percaya kepada bapak gubernur dalam proses surat rekomendasi ini. Kami juga meminta agar kegiatan PT TPL dibekukan di area yang berkonflik dengan masyarakat," ujar Pastor Walden.
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat pengawasan harga dan mengintensifkan operasi pasar menjelang Idulf
EKONOMI
PALUTA Polsek Padang Bolak melalui Polsubsektor Simangambat menggelar kegiatan himbauan kepada para penampung atau toke brondolan buah k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, memberikan pembelaannya terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kini kembali mendatangi Mako Polres Batu Bara untuk menyampaikan Pemberitahuan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor 8 Darul Amien Aceh menggelar pelepasan dan pemberangkatan santri Kelas 5 Kulliyatul Mu&039a
NASIONAL
JAKARTA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai priori
PEMERINTAHAN
