OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
BLORA- Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) menerima lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, untuk pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora.
Menteri Imipas Agus Andrianto memantau langsung lokasi dan menegaskan agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal.
Dalam pengecekan pada Sabtu (29/11), Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Tengah, Haryono, memaparkan rencana pembangunan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 75 miliar.Baca Juga:
Lahan yang diterima akan dipadatkan setinggi dua meter sebagai persiapan konstruksi.
Menteri Agus menegaskan, seluruh proses pembangunan harus melibatkan pelaku usaha Blora, mulai dari pengadaan kontraktor, bahan bangunan, hingga mebel.
"Mebeling harus menggunakan mebel buatan pengrajin Blora. Kontraktor dan bahan bangunan juga harus dari Blora. Jangan ada dari luar," tegasnya.
Hibah lahan dari Pemkab Blora diberikan pada 15 Mei 2025.
Selanjutnya, Menteri PAN-RB menyetujui pembentukan 18 Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi pada 4 November 2025, termasuk Kantor Imigrasi Blora.
Keputusan resmi pembentukan kantor diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-51.OT.01.03 Tahun 2025 pada 14 November 2025.
Serah terima lahan secara tertulis dilakukan pada 19 November 2025 oleh Bupati Blora Arief Rohman kepada Kakanwil Haryono, disertai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.4.3.2/1430/2025 dan Nomor WIM.13.HK.01.09-15.
Pembangunan kantor ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan imigrasi, tetapi juga menstimulus perekonomian masyarakat sekitar dengan melibatkan UMKM dan pengrajin lokal, serta membuka peluang lapangan kerja baru di Blora.*
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL