Tiga Desa Nunukan Diklaim Malaysia, Ini Penjelasan Pemerintah
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Komisi IV DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Kehutanan pada Kamis pekan depan untuk membahas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto, mengatakan pertemuan ini tidak hanya fokus pada penanganan banjir, tetapi juga terkait asal-usul kayu gelondongan yang viral terbawa arus banjir.
"Hari Kamis akan ada RDP masalah banjir ini di Kemenhut," kata Panggah, Minggu (30/11/2025).
Baca Juga:
Banyak pihak menduga, keberadaan kayu tersebut terkait praktik deforestasi yang memicu banjir bandang di sejumlah daerah Sumatera.
Menanggapi hal ini, Dirjen Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan kayu tersebut diduga berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) di area penggunaan lain (APL).
"Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. Secara mekanisme, kayu yang tumbuh alami mengikuti regulasi Kehutanan, melalui SIPPUH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)," jelas Dwi.
Dugaan awal menyebutkan kayu-kayu tersebut merupakan sisa tebangan lama yang lapuk, sehingga mudah terbawa arus banjir.
Meski begitu, pemeriksaan lebih rinci akan tetap dilakukan tim Gakkum Kemenhut.
Dwi juga menegaskan bahwa Gakkum Kemenhut rutin menindak kasus pencurian kayu ilegal melalui skema PHAT, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pihaknya tidak menutup kemungkinan kayu hanyut itu berasal dari praktik pembalakan liar.
RDP DPR bersama Kemenhut diharapkan mampu memberikan kejelasan soal dugaan deforestasi dan mencari solusi mencegah bencana serupa di masa depan, sekaligus memastikan kayu ilegal tidak lagi memicu bencana lingkungan.*
(d/ad)
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL