Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
TAPANULI UTARA- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan mengapa pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan, penetapan status bencana nasional dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk jumlah korban dan tingkat kesulitan akses ke lokasi terdampak.
"Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu, misalnya Covid-19 dan tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional," ujarnya dalam konferensi pers daring, Sabtu (29/11/2025).Baca Juga:
Suharyanto membandingkan banjir bandang di Sumatra dengan tsunami Aceh 2004, yang memiliki dampak lebih luas dan kerusakan masif.
Ia menambahkan, meski situasi di media sosial terlihat mencekam, kondisi di lapangan saat ini lebih terkendali.
Menurutnya, saat ini banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi.
"Di Sumatra Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, sekarang yang menjadi perhatian serius tinggal Tapanuli Tengah. Daerah lainnya relatif kondusif," ujar Suharyanto.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan maksimal melalui BNPB, TNI, Polri, dan instansi terkait.
Bantuan berupa personel, logistik, dan alutsista telah dikerahkan untuk percepatan penanganan di wilayah terdampak.
Suharyanto menegaskan, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden agar seluruh korban mendapatkan bantuan dan pemulihan wilayah berjalan cepat.*
(di/ad)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL