Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup permanen pendaftaran calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penutupan dilakukan setelah target pembangunan 30.000 SPPG tercapai, baik yang sudah operasional maupun yang masih dalam proses persiapan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, hingga kini sebanyak 16.503 SPPG telah beroperasional di seluruh Indonesia, sementara 14.740 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.Baca Juga:
"Jadi total sudah ada sekitar 30.000 mitra, baik yang sudah operasional maupun dalam proses persiapan. Oleh sebab itu portal pendaftaran kami tutup permanen, tidak ada lagi," ujar Dadan saat menghadiri Rapimnas Kadin 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dadan menambahkan, pada akhir Desember 2025, BGN menargetkan sekitar 20.000 SPPG beroperasi di daerah aglomerasi, dan 4.700 SPPG di wilayah terpencil.
Artinya, akan ada tambahan sekitar 3.500 unit yang mulai beroperasi dalam sebulan ke depan.
Dengan jumlah tersebut, diperkirakan SPPG dapat melayani minimal 60 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta.
Dadan menekankan, pencapaian ini tergolong cepat jika dibandingkan negara lain.
"Brazil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima, sementara kita hanya butuh 11 bulan. Saat ini, 47 juta manfaat telah kami salurkan, hampir setara populasi seluruh Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam," imbuhnya.
Pencapaian ini dinilai menjadi bukti efektivitas program MBG (Masyarakat Berbasis Gizi) di Indonesia, sekaligus menunjukkan kolaborasi pemerintah dan mitra SPPG berjalan optimal.*
(um)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK