Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
MEDAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status Bencana Nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, mengatakan penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Ini memungkinkan BNPB, BPBD, dan instansi terkait mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta mengelola pendanaan dan barang dengan lebih efektif," ujar Irvan, Selasa (2/12/2025).Baca Juga:
Irvan menambahkan bencana di tiga provinsi tersebut telah menimbulkan dampak serius: ribuan warga mengungsi, korban jiwa bertambah, banyak daerah terisolir akibat infrastruktur putus, serta kelangkaan bahan pokok dan BBM.
Kondisi ini diperparah dengan jaringan listrik dan komunikasi yang terputus.
Situasi yang kian parah, kata Irvan, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah terbatas dalam menangani bencana secara cepat dan tepat.
Ia menilai, "Sudah cukup alasan bagi Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional."
Selain itu, aksi penjarahan di beberapa toko kebutuhan pokok juga mulai terjadi, menunjukkan kebutuhan koordinasi dan komando pusat yang lebih cepat dan tegas.*
(ard)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL