JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menilai penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh pemerintah provinsi belum memadai.
Ia menekankan perlunya keterlibatan langsung pemerintah pusat beserta seluruh lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, untuk mempercepat bantuan dan penanganan.
"Saya pikir pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tidak cukup kuat untuk menanganinya sendiri. Perlu turun tangan langsung dari pemerintah pusat dan seluruh lembaga negara terkait," ujar Sugiat, Rabu (3/12/2025).Baca Juga:
Sugiat yang meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera Utara menyebut situasi di beberapa daerah sangat memprihatinkan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Ia mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional agar pemerintah pusat dapat langsung mengambil langkah penanganan.
"Kalau status bencananya belum ditetapkan, hal ini tidak bisa dilakukan. Saya berharap secepatnya status bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional, supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani," kata Sugiat.
Menanggapi hal tersebut, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, telah dikerahkan untuk menangani bencana di Sumatera secara maksimal.
Langkah ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana alam yang berdampak luas.*
(d/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
