Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat perdana Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang digelar di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Habiburokhman sekaligus membantah isu yang beredar saat kampanye Pilpres 2024 terkait status Polri.Baca Juga:
Isu tersebut menyebutkan jika Prabowo menjadi presiden, Polri tidak lagi berada di bawah presiden secara langsung.
"Ini kalau saya sebagai orangnya Pak Prabowo ya, orangnya Presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye. Waktu itu ada isu kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Itu dibantah dengan tegas," ujar Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, aturan Polri berada di bawah presiden sudah jelas tercantum dalam Tap MPR Tahun 2000, tepatnya Pasal 7 ayat 2.
Aturan ini muncul sebagai evaluasi dari praktik sebelumnya, ketika kepolisian tidak berada langsung di bawah presiden.
"Komitmen itu tegas disampaikan Pak Prabowo dan memang sesuai dengan amanat reformasi," tambahnya.
Dalam rapat perdana Panja tersebut, Komisi III DPR mengundang dua ahli, yaitu Suparji Ahmad dan Barita Simanjuntak, untuk memberikan masukan terkait reformasi lembaga penegak hukum di Indonesia.
Panja Reformasi diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang mendukung profesionalisme Polri, kejaksaan, dan pengadilan, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan di bawah amanat presiden.*
(ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL