Habiburokhman Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa kepolisian tetap berada di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat perdana Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang digelar di Gedung DPR, Selasa (2/12/2025).

Habiburokhman membantah isu yang sempat beredar selama masa kampanye Pilpres 2024, bahwa Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden jika Prabowo terpilih.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Muzani dan Kepala Badan Logistik Kemhan di Istana, Agenda Masih Dirahasiakan

"Ini kalau saya sebagai orangnya Pak Prabowo, ditegaskan kembali.

Waktu kampanye, sempat muncul isu kalau Pak Prabowo jadi presiden, Polri tidak di bawah presiden langsung.

Itu dibantah dengan tegas," kata Habiburokhman.

Ia menegaskan posisi Polri di bawah Presiden telah diatur dalam Tap MPR Tahun 2000, khususnya Pasal 7 ayat 2, yang disusun berdasarkan evaluasi praktik sebelumnya saat kepolisian tidak berada di bawah Presiden secara langsung.

"Komitmen ini tegas disampaikan Pak Prabowo dan memang sesuai amanat reformasi," ujar Habiburokhman.

Rapat Panja hari ini juga menghadirkan ahli Suparji Ahmad dan Barita Simanjuntak untuk memberikan masukan terkait reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.*

(d/dh)

Ketua Komisi III DPR Klarifikasi Pasal Kontroversial RKUHAP: “Banyak Berita Tidak Tepat”

Ketua Komisi III DPR RI Sebut Roy Suryo Cs Korban KUHAP Orde Baru, Penahanan Bisa Dihentikan dengan KUHAP Baru

DPR Klarifikasi Isu RKUHAP: Polisi Tak Bisa Menyadap dan Menyita Tanpa Izin Hakim

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Pencatutan Nama LSM dalam Pembahasan KUHAP

Habiburokhman: Wajar Jika Program MBG Temui Masalah, Ini Hajatan Nasional Setiap Hari

Habiburokhman Dorong KUHAP Baru yang Lebih Objektif: Tak Cukup Lagi “Dikhawatirkan Melarikan Diri”