JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengambil langkah tegas menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan akan mencabut sekitar 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas kurang lebih 750 ribu hektare, termasuk di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Dengan persetujuan Bapak Presiden, kami akan mencabut izin PBPH yang berkinerja buruk, sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran tata kelola kehutanan," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).Baca Juga:
Langkah ini menyusul pencabutan sebelumnya pada Februari 2025 sebanyak 18 izin PBPH seluas 526.144 hektare, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Selain pencabutan izin, Kemenhut juga memberlakukan moratorium izin baru PBPH di hutan alam maupun hutan tanaman.
Raja Juli menambahkan, banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir memicu dugaan praktik pembalakan liar.
Untuk itu, Kemenhut telah berkoordinasi dengan Polri dan melakukan investigasi menyeluruh menggunakan teknologi canggih.
"Kami memanfaatkan pemindaian drone dan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayu serta menelusuri asal-muasal material tersebut," ujarnya.
Menurut Menhut, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjawab keingintahuan publik terkait dugaan keterkaitan kerusakan hutan dengan bencana banjir, sekaligus memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Raja Juli menegaskan, penataan ulang izin PBPH dan investigasi kayu bukan sekadar formalitas.
"Ini komitmen kami untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan mencegah bencana di masa mendatang," tambahnya.*
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melanjutkan agenda Safari Ramadan Pemko Medan dengan mengunjungi Masjid Muhammad Al Fal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada DPR terk
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Reja
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Launching Jembatan Garuda yang dilaksanakan oleh Kepala Staf A
PEMERINTAHAN
TAPSEL Penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan di Tapanuli Selatan terus berlanjut ke tahap penyelidikan. Senin (9/3/2026), dua oran
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai bergerak cepat merespons bencana puting beliung yang terjadi pada Jumat, 27 Februari 2026. Kepala BPBD Kot
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perusahaan tidak cukup hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga perlu memb
NASIONAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara.
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Pulau Bali akan mengalami hujan dengan
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
NASIONAL
