Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
MEDAN – DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara menyerukan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir besar di Sumatera Utara.
Seruan ini disampaikan menyusul kerusakan parah yang dialami ribuan rumah dan fasilitas publik.
Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu, menekankan bahwa organisasi ini hadir tidak hanya untuk bantuan darurat, tetapi juga untuk menawarkan solusi jangka panjang.Baca Juga:
"Banjir yang melanda Sumatera Utara menjadi peringatan bahwa tata ruang dan mitigasi risiko bencana harus ditata ulang secara serius. Hunian yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak," ujar Swangro.
GAMKI menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Organisasi ini juga telah menyiapkan rekomendasi tertulis yang mencakup analisis risiko banjir berbasis data ilmiah, kajian kerentanan wilayah, serta konsep hunian tahan bencana.
Semua langkah ini dimaksudkan untuk mendorong kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Berdasarkan data terverifikasi hingga 7 Desember 2025, tercatat sekitar 105.900 rumah terdampak di Sumatera, sementara total rumah rusak di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 unit.
Rinciannya, 10.400 rumah hancur akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan 5.200 unit di Aceh, 2.800 unit di Sumatera Barat, dan 2.400 unit di Sumatera Utara.
Infrastruktur publik juga terdampak signifikan, termasuk 270 fasilitas kesehatan, 405 jembatan, dan 509 fasilitas pendidikan serta kantor.
Korban jiwa tercatat mencapai 916 orang meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka.
Sementara itu, sekitar 570 ribu orang mengungsi, dan total warga terdampak diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.
GAMKI menegaskan, pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata; negara harus hadir sampai warga dapat hidup layak dan aman.
Organisasi itu mengingatkan agar pembangunan hunian layak dilaksanakan sekaligus dengan perbaikan infrastruktur publik dan penguatan ketahanan terhadap bencana, termasuk integrasi strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang.
"Semangat Ora et Labora, berdoa dan bekerja, mendorong komitmen kami untuk memastikan pemulihan korban banjir berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Swangro.*
(ad)
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
