Kena Kendala Server Kemenkes, Pemprov Sumut Tetap Genjot Cek Kesehatan Gratis untuk Jutaan Warga
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 46 persen hingg
KESEHATAN
JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membeberkan empat modus penghindaran bea keluar yang sering dimanfaatkan eksportir untuk menghindari kewajiban pungutan dalam proses ekspor komoditas.
Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (8/12/2025), Purbaya menjelaskan keempat modus tersebut: kesalahan administratif dalam pemberitahuan jumlah atau jenis barang dan pos tarif, modus antarpulau yang menyamarkan barang ekspor sebagai barang domestik, modus penyembunyian dengan mencampur barang ilegal ke dalam barang legal, serta penyelundupan langsung melalui ekspor tanpa dokumen.Baca Juga:
"Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas bea keluar," ujar Menkeu.
Purbaya menuturkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan strategi pengawasan dalam tiga tahap, yakni pre-clearance, clearance, dan post-clearance.
Pre-clearance: penguatan intelijen kepabeanan untuk memetakan titik rawan ekspor ilegal, termasuk pertukaran data lintas kementerian serta analisis anomali data perdagangan.
Clearance: analisis dokumen ekspor secara ketat, didukung perangkat Gamma Ray dan X-Ray, serta patroli laut untuk memastikan barang sesuai ketentuan.
Post-clearance: audit mendalam bersama Ditjen Pajak dan Kementerian Perdagangan untuk mendeteksi potensi pelanggaran pasca-ekspor.
Menkeu juga memaparkan kinerja pengawasan bea keluar yang semakin meningkat.
Penerimaan dari pengawasan tercatat Rp191,5 miliar pada 2023, naik menjadi Rp477,9 miliar pada 2024, dan hingga November 2025 mencapai Rp496,7 miliar.
Peningkatan ini sebagian besar berasal dari penerbitan nota pembetulan.
Data penindakan ekspor sejak 2023 hingga 2025 menunjukkan tren pengawasan yang signifikan.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 46 persen hingg
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabu
EKONOMI
MEDAN Pertanyaan tajam itu dilontarkan Ketua Tim Tanah dan Pembangunan Perumahan (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Abyadi Siregar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 55,1 persen pemilih Partai Demokrat tidak percaya terhadap pemerintahan P
POLITIK
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya ingin memimpin Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan men
NASIONAL
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat truk terjadi di Tol BelawanMedanTanjung Morawa (Belmera), tepatnya di KM 5 Jalur B, Ke
PERISTIWA
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN