MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih cerdas mengelola keuangan serta bijak memilih investasi. ASN juga diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko yang menyertainya.
Pesan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (22/10/2026).
Timur mengingatkan ASN agar memilih produk investasi yang legal serta memastikan status perizinan dan pengawasannya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas terkait sesuai jenis produk keuangan.Baca Juga:
Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Penghasilan bulanan, kata dia, perlu direncanakan agar tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," ujar Timur.
Kegiatan tersebut mengusung tema "ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan", dengan subtema "Mengenal Investasi yang Legal, Memahami Risiko, dan Berinvestasi Secara Bijak".
Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu mengenali berbagai instrumen investasi, memahami potensi keuntungan dan risikonya, serta terhindar dari investasi ilegal atau bodong dan praktik judi online.
Timur mengatakan pengelolaan keuangan yang baik perlu dimulai dengan perencanaan anggaran yang matang dan disiplin. ASN juga diharapkan mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan sebelum menentukan alokasi penghasilan untuk investasi.
Selain berinvestasi, ASN perlu memperkuat ketahanan keuangan keluarga dengan menyiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, serta persiapan masa pensiun.
"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Botung Daulay, mengatakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan ASN. Dengan pengetahuan yang memadai, ASN diharapkan lebih mampu menghindari berbagai bentuk kejahatan dan risiko keuangan.
Untuk memperluas pemahaman mengenai investasi legal dan manajemen risiko, Pemprov Sumut menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga keuangan, yakni PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman membuka Latihan Praoperasi (Latpraops) Operasi Patuh Seulawah 2026 di Aula Pesat Gatr
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 30 titik pada 2122 Oktober 2026. Keg
EKONOMI
MEDAN Jawaban siapa yang paling berhak atas tanah HGU terlantar, sudah jelas di undangundang. Bukan tafsir, tapi bunyi pasal. Dan jawaban
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap pergantian tugas Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, menjadi momentu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait
NASIONAL
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menyatakan tidak ada orang yang ditangkap karena
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (22/10/2026). Rupiah turun 38 poin
EKONOMI
JAKARTA Sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dijadwalkan berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat pemulihan aset negara dari perkara korupsi sebesar Rp24 triliun sepanjang 2025. Nilai terseb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, memastikan timnya akan berusaha tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada fase grup
OLAHRAGA
