Ribuan Warga Mengungsi, GAMKI Tuntut Hunian Layak untuk Korban Banjir Segera Dibangun!

MEDAN – DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara menyerukan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir besar di Sumatera Utara.

Seruan ini disampaikan menyusul kerusakan parah yang dialami ribuan rumah dan fasilitas publik.

Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu, menekankan bahwa organisasi ini hadir tidak hanya untuk bantuan darurat, tetapi juga untuk menawarkan solusi jangka panjang.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Perkirakan Kerugian Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Capai Rp9,98 Triliun

"Banjir yang melanda Sumatera Utara menjadi peringatan bahwa tata ruang dan mitigasi risiko bencana harus ditata ulang secara serius. Hunian yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak," ujar Swangro.

GAMKI menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Organisasi ini juga telah menyiapkan rekomendasi tertulis yang mencakup analisis risiko banjir berbasis data ilmiah, kajian kerentanan wilayah, serta konsep hunian tahan bencana.

Semua langkah ini dimaksudkan untuk mendorong kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Berdasarkan data terverifikasi hingga 7 Desember 2025, tercatat sekitar 105.900 rumah terdampak di Sumatera, sementara total rumah rusak di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 unit.

Rinciannya, 10.400 rumah hancur akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan 5.200 unit di Aceh, 2.800 unit di Sumatera Barat, dan 2.400 unit di Sumatera Utara.

Infrastruktur publik juga terdampak signifikan, termasuk 270 fasilitas kesehatan, 405 jembatan, dan 509 fasilitas pendidikan serta kantor.

Korban jiwa tercatat mencapai 916 orang meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka.

Sementara itu, sekitar 570 ribu orang mengungsi, dan total warga terdampak diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.

GAMKI menegaskan, pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata; negara harus hadir sampai warga dapat hidup layak dan aman.

Organisasi itu mengingatkan agar pembangunan hunian layak dilaksanakan sekaligus dengan perbaikan infrastruktur publik dan penguatan ketahanan terhadap bencana, termasuk integrasi strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang.

"Semangat Ora et Labora, berdoa dan bekerja, mendorong komitmen kami untuk memastikan pemulihan korban banjir berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Swangro.*

(ad)

Gubernur Bobby Perkirakan Kerugian Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Capai Rp9,98 Triliun

Rico Waas Pertimbangkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pascabanjir Medan

Update Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera, Basarnas: 974 Meninggal, 298 Masih Hilang

Purbaya Ungkap 4 Modus Eksportir Hindari Bea Keluar, Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Lima Pelaku Penimbunan BBM Ditangkap, Polrestabes Medan Ungkap Modus Modifikasi Tangki dan Barcode Siluman

Sinergi Tingkatkan Literasi, Lapas Labuhan Ruku Dapat Bantuan Buku dari Dua Perpustakaan Besar