JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan dan peredaran kayu di wilayah terdampak banjir bandang di Sumatra dan Aceh.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang menghentikan sementara aktivitas pengangkutan kayu guna mencegah praktik pencampuran kayu ilegal selama masa darurat bencana.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut, Yazid Nurhuda, mengatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk menutup celah pemanfaatan bencana sebagai kedok distribusi kayu ilegal.Baca Juga:
"Fokus utama adalah pemulihan dan mitigasi risiko. Gakkum hadir untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan ilegal," ujar Yazid, Jumat (12/12/2025).
Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut memperluas kanal pengaduan publik dan melakukan patroli intensif di zona rawan.
Yazid menjelaskan bahwa pengawasan ini sejalan dengan instruksi Dirjen PHL kepada pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan pemegang persetujuan PKKNK (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan).
"Tim Gakkum Kehutanan akan mengawasi kepatuhan pemegang izin agar tidak melakukan pengangkutan, pemuatan, maupun pengiriman kayu dalam bentuk apa pun sebagaimana mandat surat edaran tersebut," ucap Yazid.
Kemenhut juga mengoordinasikan kebijakan ini dengan dinas kehutanan di tiga provinsi terdampak bencana untuk memperkuat pengawasan di lapangan, terutama di jalur-jalur yang selama ini rentan dijadikan rute peredaran kayu ilegal.
Kebijakan penghentian sementara aktivitas pemanfaatan kayu berlaku sejak 8 Desember 2025 dan diterapkan hingga adanya keputusan berikutnya.
Kemenhut menilai kebijakan ini krusial untuk memastikan kawasan hutan tetap terlindungi sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh.
"Kebijakan ini bersifat preventif sekaligus represif. Kami ingin memastikan pemulihan berjalan, tanpa disusupi kepentingan ilegal yang merusak hutan dan menghambat proses rehabilitasi," kata Yazid.*
(bb/ad)
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
