PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, memicu protes dari kalangan mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Tabagsel Bersatu (IMATABER) meminta aparat kepolisian menindak tegas pengecer BBM subsidi yang menjual bahan bakar di atas harga wajar.
Ketua IMATABER, Boni Hutafea, mengatakan maraknya penjualan BBM subsidi dengan harga di atas Rp 12.000 per liter telah memperparah antrean dan mempercepat habisnya stok BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Padang Bolak.
"Kami meminta kepolisian segera menangkap para pengecer BBM subsidi yang menjual di atas Rp 12.000 per liter. Praktik ini diduga menjadi penyebab utama antrean panjang dan kelangkaan BBM di Paluta," kata Boni, Senin, 15 Desember 2025.Baca Juga:
Boni menduga pengecer memperoleh BBM subsidi dengan cara melakukan pengisian berulang kali di SPBU, lalu menjualnya kembali secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun IMATABER, harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp 18.000 hingga Rp 25.000 per liter.
"Ini jelas sangat memberatkan masyarakat. Harga BBM subsidi yang seharusnya terjangkau justru dijual di luar nalar," ujarnya.
Menurut Boni, praktik tersebut telah menjadi salah satu pemicu utama kelangkaan BBM di Padang Lawas Utara.
Ia menilai penindakan tegas dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menimbulkan efek jera, sebagaimana kasus serupa yang sebelumnya terjadi di Kota Medan.
Selain meminta tindakan kepolisian, IMATABER juga mendesak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara agar segera berkoordinasi dengan Pertamina Regional I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Pemerintah daerah diminta menambah pasokan BBM dari daerah lain, seperti Dumai dan Medan.
"Pemkab jangan hanya fokus pada BBM subsidi. Untuk jangka pendek, BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite justru lebih mudah didatangkan. Ini penting agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh," kata Boni.
Ia juga menyoroti surat edaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 500/7476/2025 yang mengatur larangan kenaikan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL