Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, memicu protes dari kalangan mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Tabagsel Bersatu (IMATABER) meminta aparat kepolisian menindak tegas pengecer BBM subsidi yang menjual bahan bakar di atas harga wajar.
Ketua IMATABER, Boni Hutafea, mengatakan maraknya penjualan BBM subsidi dengan harga di atas Rp 12.000 per liter telah memperparah antrean dan mempercepat habisnya stok BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Padang Bolak.
"Kami meminta kepolisian segera menangkap para pengecer BBM subsidi yang menjual di atas Rp 12.000 per liter. Praktik ini diduga menjadi penyebab utama antrean panjang dan kelangkaan BBM di Paluta," kata Boni, Senin, 15 Desember 2025.Baca Juga:
Boni menduga pengecer memperoleh BBM subsidi dengan cara melakukan pengisian berulang kali di SPBU, lalu menjualnya kembali secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun IMATABER, harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp 18.000 hingga Rp 25.000 per liter.
"Ini jelas sangat memberatkan masyarakat. Harga BBM subsidi yang seharusnya terjangkau justru dijual di luar nalar," ujarnya.
Menurut Boni, praktik tersebut telah menjadi salah satu pemicu utama kelangkaan BBM di Padang Lawas Utara.
Ia menilai penindakan tegas dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menimbulkan efek jera, sebagaimana kasus serupa yang sebelumnya terjadi di Kota Medan.
Selain meminta tindakan kepolisian, IMATABER juga mendesak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara agar segera berkoordinasi dengan Pertamina Regional I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Pemerintah daerah diminta menambah pasokan BBM dari daerah lain, seperti Dumai dan Medan.
"Pemkab jangan hanya fokus pada BBM subsidi. Untuk jangka pendek, BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite justru lebih mudah didatangkan. Ini penting agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh," kata Boni.
Ia juga menyoroti surat edaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 500/7476/2025 yang mengatur larangan kenaikan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK