Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan tidak akan memberlakukan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawainya selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kebijakan ini merespons usulan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sebelumnya mengajukan WFA demi kelancaran mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan, pegawai Kementerian PU justru akan bekerja ekstra pada periode Nataru karena memasuki musim hujan dan cuaca ekstrem.Baca Juga:
"Pokoknya kalau PU tidak ada WFA. Kayaknya PU susah kalau WFA karena ini justru musim-musim kami kerja keras di PU, ya. PU itu kerja keras karena ini, kan, musim bencana," ujar Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Nataru 2025/2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis (18/12).
Dody menambahkan, seluruh wilayah Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrem hingga awal 2026.
Oleh karena itu, Kementerian PU harus selalu siap siaga menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana infrastruktur lainnya.
"Ini, kan, musim bencana di mana-mana. Tidak cuman di Sumatera dan Aceh, tapi di semua tempat kalau kami lihat. Sehari-hari ada banjir, tanah longsor. Jadi, sepertinya di kami tidak ada WFA," tambahnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengajukan usulan penerapan WFA pada tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Airlangga, skema ini dapat membantu kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir tahun ini.
Meski mendapat respons positif dari Presiden dan sejumlah menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, usulan tersebut tidak berlaku untuk kementerian yang bersinggungan langsung dengan mitigasi bencana dan infrastruktur vital, termasuk Kementerian PU.*
(vo/ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK