1.000 Hunian Tetap untuk Korban Banjir Sumut Dibangun Tanpa APBN

MEDAN — Pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara.

Skema pembangunan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Provinsi Sumut, Jumat, 19 Desember 2025.

Bobby mengatakan, pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari program nasional yang dikoordinasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Baca Juga:

• Dugaan Harimau Sumatera Muncul di Perkebunan Tapsel, BKSDA Gerak Cepat

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 2.650 unit rumah untuk korban bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Sumatera Utara mendapatkan jatah 1.000 unit, Aceh 1.000 unit, dan 650 unit dialokasikan untuk Sumatera Barat," kata Bobby.

Menurut Bobby, kerusakan rumah warga akibat bencana terbagi dalam empat kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang.

Pemerintah, kata dia, memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya hilang total, termasuk lahan yang tak lagi layak dihuni.

"Yang kita utamakan adalah rumah yang hilang. Di Sumut jumlahnya lebih dari seribu. Bukan hanya bangunannya, tetapi tanahnya juga. Ini harus direlokasi," ujarnya.

Bobby menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota telah mengusulkan sejumlah skema penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Lahan tersebut berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Ia memastikan proses penyediaan dan peralihan lahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam status tanggap bencana.

Selain itu, lokasi hunian tetap harus memenuhi aspek keamanan dan legalitas.

"Lokasi harus clear and clean, aman dari banjir dan longsor, serta tidak berada di kawasan industri," kata Bobby.

Bobby menambahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan mengunjungi Sumatera Utara pada Minggu mendatang untuk memastikan kesiapan lahan dan legalitas pembangunan.

Pemerintah juga menargetkan peletakan batu pertama di sejumlah daerah terdampak, seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.

Pembangunan hunian tetap tersebut didanai melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut, dari total 2.603 unit hunian tetap, sebanyak 2.500 unit berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit lainnya dari dana pribadi dirinya.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, negara harus hadir dan bertindak cepat," ujar Maruarar.

Bobby mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk peran Yayasan Buddha Tzu Chi, dalam percepatan penanganan pascabencana.

Ia berharap pembangunan hunian tetap dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak sebagai tempat tinggal yang layak dan aman.*

(k/dh)

Khutbah Jumat di Aceh Besar, Tgk. Awaluddin: Menjaga Alam dan Lingkungan Merupakan Sunah Rasulullah untuk Umat Islam

BULOG Sumut Kirim 320 Ton Beras ke Nias Pakai KRI Banda Aceh, Antisipasi Kelangkaan Pangan Jelang Nataru

Mantan Kepala Desa Karieng Bireuen Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp549,3 Juta

Hari Bela Negara 2025, ASN Kanwil Kemenkumham Bali Bersatu Teguhkan Semangat Nasional

Mayoritas Jalan Nasional dan Provinsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Kembali Bisa Dilalui Pasca-Banjir

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 19 Desember 2025: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan