Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA — Tumpukan uang tunai senilai Rp6,6 triliun memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu, 24 Desember 2025.
Uang tersebut merupakan hasil penegakan hukum kehutanan dan penanganan tindak pidana korupsi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Kejaksaan RI.
Pantauan di lokasi menunjukkan uang pecahan berwarna merah muda disusun rapi dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekeliling ruangan.Baca Juga:
Di bagian tengah, terpampang papan informasi berbingkai emas yang mencantumkan angka Rp6.625.294.190.469,74.
Dana tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.
Dalam penyerahan Tahap V, terdapat tiga capaian utama. Pertama, penguasaan kembali kawasan hutan seluas 896.969,143 hektare.
Kedua, penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2,34 triliun.
Ketiga, uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp4,28 triliun.
Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan dalam acara tersebut.
Satgas PKH mencatat capaian signifikan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.
Total lahan perkebunan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400 persen dari target awal.
Nilai indikasi ekonomi dari lahan tersebut diperkirakan melampaui Rp150 triliun.
Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total luasan 2.482.220,343 hektare.
Rinciannya meliputi 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara, 688.427 hektare kawasan hutan konservasi untuk pemulihan ekosistem, serta 81.793 hektare kawasan Taman Nasional Tesso Nilo untuk proses penghutanan kembali.*
(bi/ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN