PSN di Batang Toru Diduga Picu Kerusakan Ekologis dan Ancaman Bencana

TAPANULI SELATAN — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, diduga berkontribusi terhadap kerusakan bentang alam dan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Proyek-proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, tambang emas Martabe, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi.

Mantan Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Kusnadi Wirasapoetra, menyebut pembangunan ketiga proyek tersebut memperlihatkan dilema klasik antara ambisi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Kapolres Tapsel Ungkap Kronologi Penangkapan Pelaku Pembunuhan Bocah 12 Tahun, Pidana Mati Menanti

"Ini adalah isu kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan kerap memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi," kata Kusnadi dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

PLTA Batang Toru menjadi proyek yang paling disorot karena lokasinya berada di bentang alam Batang Toru, habitat kritis Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang berstatus terancam punah.

Aktivitas pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi memecah habitat satwa endemik tersebut.

Kekhawatiran serupa muncul terhadap keberadaan tambang emas Martabe. Kawasan konsesi tambang disebut merupakan habitat kunci Orangutan Tapanuli yang terus terdesak akibat aktivitas pertambangan berskala besar.

Selain ancaman terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat lokal juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang limbah tambang dan hilangnya sumber penghidupan.

Adapun proyek PLTP Sorik Marapi, meski diklaim sebagai energi bersih, tidak lepas dari persoalan.

Pernah terjadi insiden maloperasional yang menyebabkan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Fenomena semburan air panas di sekitar lokasi proyek turut memicu keresahan warga, meski perusahaan menyebutnya sebagai gejala geologis alami.

Menurut Kusnadi, bencana ekologis yang belakangan terjadi di kawasan tersebut merupakan akumulasi dari eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan ketat.

"Pembukaan hutan secara masif berkontribusi kuat terhadap banjir bandang dan aliran lumpur ke pemukiman," ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya instrumen hukum dan pengawasan negara. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dinilai kerap hanya menjadi syarat administratif tanpa verifikasi lapangan yang memadai, termasuk terhadap keberadaan Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatera di wilayah konsesi tambang dan PLTA.

Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Utara, Hendrawan Hasibuan, menambahkan bahwa peningkatan deforestasi di ekosistem Batang Toru banyak disumbang oleh aktivitas korporasi.

"Dulu Batang Toru adalah lanskap hutan yang menopang kehidupan masyarakat sekaligus benteng alami dari longsor dan banjir," kata Hendrawan.

Ia mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak ekosistem Batang Toru, baik individu maupun korporasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*

(dh)

Deli Serdang Maksimalkan MBG dengan Bahan Pangan Lokal, Sinergi untuk Anak dan UMKM

Harga Pangan Nasional: Cabai Rawit Merah Tembus Rp55.250 per Kg, Telur Ayam Ras Rp31.800

Satelit Nusantara Lima Resmi Mengorbit, Indonesia Perkuat Posisi di Industri Antariksa Global

Koperasi Desa Merah Putih Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional 2026, Budi Arie: Bukan Sekedar Program

Ketua Kadin Cilegon dan Dua Anggota Jadi Tersangka Pemalakan Proyek Rp5 Triliun, Langsung Ditahan Polda Banten

Tim Opsnal Polsek Dentim Bekuk Pelaku Curi ATM, Uang Korban Ludes Rp 93 Juta