Harga BBM Nonsubsidi Naik Saat Minyak Dunia Turun, Pertamina dan ESDM Buka Suara
JAKARTA PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan terja
EKONOMI
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren akan segera direalisasikan.
Saat ini, Kemenag hanya menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai tahap formal terakhir.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai memimpin Upacara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-80 di Lapangan Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2026).Baca Juga:
Menurut Nasaruddin, secara internal Kemenag telah menyiapkan seluruh kebutuhan pembentukan Ditjen Pesantren, mulai dari struktur kelembagaan, fasilitas pendukung, hingga kurikulum.
"InsyaAllah dalam waktu dekat ini kita tinggal menunggu Keppres-nya. Internal kami sudah siap, fasilitasnya sudah siap, kurikulumnya juga sudah siap. Tinggal formalitas dari atas," ujarnya.
Menteri Agama menekankan pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa.
Alumni pesantren disebut berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa pascakemerdekaan.
"Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Alumni-alumni pesantren ini lah yang berdarah-darah dan berkeringat, bersama para pejuang lainnya, untuk memerdekakan negeri ini. Karena itu, wajar jika negara memberikan perhatian khusus kepada pesantren," jelas Nasaruddin.
Dengan pembentukan Ditjen Pesantren, posisi kelembagaan pesantren akan naik menjadi unit eselon I, sehingga pembinaan, pengembangan, dan penguatan pesantren dapat dilakukan secara lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan.
Meski demikian, Nasaruddin mengakui proses pembentukan Ditjen ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, hingga persetujuan Presiden.
"Ini memang tidak sederhana karena melibatkan banyak kementerian. Tetapi seluruh prosesnya berjalan simultan. Kita optimistis dalam waktu dekat bangsa ini akan merasakan makna kehadiran pesantren yang lebih kuat dan lebih lincah bermanuver di masa depan," kata Nasaruddin.
Selain penguatan kelembagaan, Kemenag juga berkomitmen mengaktualkan nilai-nilai ajaran agama agar relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Ditjen Pesantren diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan umat, penguatan ekonomi berbasis komunitas, dan pembentukan karakter generasi muda Indonesia.*
(kp/ad)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan terja
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz, menyusul dibukanya kembali ja
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemulihan konektivitas di wilayah Sumatera yang terdampak bencana telah berjalan sign
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang d
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan terhadap dirinya t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menduga terdapat upaya sistematis untuk membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan fenomena pelaporan terhadap pihakpihak yang menyampaikan kr
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Jalan MedanBinjai Km 12,5, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan peristiwa
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak asasi m
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama jajaran pemerintah kota melayat ke rumah duka almarhumah Hj Fatiah Haitami
PEMERINTAHAN