Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren akan segera direalisasikan.
Saat ini, Kemenag hanya menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai tahap formal terakhir.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai memimpin Upacara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-80 di Lapangan Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2026).Baca Juga:
Menurut Nasaruddin, secara internal Kemenag telah menyiapkan seluruh kebutuhan pembentukan Ditjen Pesantren, mulai dari struktur kelembagaan, fasilitas pendukung, hingga kurikulum.
"InsyaAllah dalam waktu dekat ini kita tinggal menunggu Keppres-nya. Internal kami sudah siap, fasilitasnya sudah siap, kurikulumnya juga sudah siap. Tinggal formalitas dari atas," ujarnya.
Menteri Agama menekankan pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa.
Alumni pesantren disebut berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa pascakemerdekaan.
"Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Alumni-alumni pesantren ini lah yang berdarah-darah dan berkeringat, bersama para pejuang lainnya, untuk memerdekakan negeri ini. Karena itu, wajar jika negara memberikan perhatian khusus kepada pesantren," jelas Nasaruddin.
Dengan pembentukan Ditjen Pesantren, posisi kelembagaan pesantren akan naik menjadi unit eselon I, sehingga pembinaan, pengembangan, dan penguatan pesantren dapat dilakukan secara lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan.
Meski demikian, Nasaruddin mengakui proses pembentukan Ditjen ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, hingga persetujuan Presiden.
"Ini memang tidak sederhana karena melibatkan banyak kementerian. Tetapi seluruh prosesnya berjalan simultan. Kita optimistis dalam waktu dekat bangsa ini akan merasakan makna kehadiran pesantren yang lebih kuat dan lebih lincah bermanuver di masa depan," kata Nasaruddin.
Selain penguatan kelembagaan, Kemenag juga berkomitmen mengaktualkan nilai-nilai ajaran agama agar relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Ditjen Pesantren diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan umat, penguatan ekonomi berbasis komunitas, dan pembentukan karakter generasi muda Indonesia.*
(kp/ad)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN