PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera.
Usulan ini muncul menyusul luasnya kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Alex, skala dan karakter bencana kali ini berbeda dari pengalaman sebelumnya.Baca Juga:
Selain banjir dan longsor, kerusakan lingkungan terjadi secara masif dan berpotensi berlangsung dalam jangka panjang.
"Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias, gempa, likuifaksi, dan longsor. Tapi banjir yang disertai kerusakan lingkungan secara masif seperti ini belum pernah kita alami. Karena itu, kehadiran badan khusus sangat diperlukan," kata Alex dalam keterangannya, Sabtu, 3 Januari 2026.
Usulan tersebut disampaikan merespons persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Satuan Tugas Kuala, yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas di lokasi hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2026.
Satgas Kuala dirancang untuk menangani pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
Namun, Alex menilai mandat tersebut perlu diperluas.
"Satgas ini layak ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus. Tugasnya tidak hanya mengeruk sungai, tetapi menangani dampak bencana secara komprehensif serta mengatasi kendala teknis kewenangan antarinstansi," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Alex juga menyoroti prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga Maret 2026.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
Dari sisi pendanaan, Alex menilai badan khusus akan mempermudah koordinasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tanpa harus mengubah Undang-Undang APBN.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL