Korban Bencana di Sumatra Diprioritaskan Jadi Pekerja Migran

JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan warga di daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra akan diprioritaskan untuk mendapatkan pelatihan dan penempatan kerja ke luar negeri sebagai pekerja migran.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program quick win Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penempatan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dari jumlah tersebut, 300 ribu berasal dari lulusan SMK melalui program SMK Go Global dan 200 ribu dari jalur umum.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Dorong Percepatan Penyerahan Data Pascabencana untuk Bantuan Tepat Sasaran

"Ini akan kita prioritaskan kepada daerah-daerah yang terdampak. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan kita fasilitasi pelatihan kemudian penempatannya," kata Mukhtarudin usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (7/1).

Mukhtarudin menegaskan program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Selain pelatihan vokasi, kementeriannya juga menyiapkan pendampingan penempatan kerja di luar negeri sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja internasional.

"Bagi masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak, kita fasilitasi pelatihan dan penempatannya untuk bekerja di luar negeri," ujarnya.

Selain penempatan tenaga kerja, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendampingi keluarga pekerja migran yang terdampak bencana.

"Untuk rumah keluarga pekerja migran yang terdampak, kita koordinasikan dengan Satgas pemulihan, apakah relokasi atau rehabilitasi rumah," kata Mukhtarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Klinik ini bertujuan mempercepat pemulihan usaha mikro dan kecil di wilayah terdampak bencana.

Menurut Maman, layanan utama Klinik UMKM Bangkit mencakup pembiayaan, belanja produk lokal, dan penguatan produksi.

Untuk pembiayaan, pemerintah telah memutuskan relaksasi utang bagi UMKM terdampak.

"Terkait piutang, pinjaman usaha, dan lainnya, UMKM di wilayah terdampak diberikan relaksasi. Nantinya akan kita petakan mana yang direstrukturisasi dan mana yang dihapuskan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong aktivasi kembali aktivitas ekonomi lokal melalui gotong royong membersihkan pasar, warung, dan toko di wilayah terdampak bencana.*

(cn/ad)

Wagub Aceh Dorong Percepatan Penyerahan Data Pascabencana untuk Bantuan Tepat Sasaran

Pemerintah Aceh Tegaskan Gaji ASN Tak Tertunda, Perbup APBK 2026 Sudah Disiapkan

Miris! Hanya 16 dari 60 KK di Desa Parsalakan Terima Bantuan Beras Pasca Bencana, Warga Desak Presiden Bentuk Tim Khusus

KSAD Maruli Simanjuntak Jelaskan Biaya Rp150 Juta untuk Sumur Bor Korban Bencana: “Bukan untuk Satu Rumah, tapi Satu Desa”

Halmahera Barat Dilanda Banjir Setinggi 3 Meter dan Longsor, Dua Tewas dan Puluhan Rumah Rusak Berat

Satgas Yonzipur Pasang Jembatan Bailey untuk Pulihkan Akses Desa Terdampak Banjir di Tapsel