Dugaan Keracunan MBG di Batang, Korban Capai 300 Orang dari Bayi hingga Lansia
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD sama-sama konstitusional.
Hal ini mengacu pada Pasal 18 UUD 1945 yang mensyaratkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, tanpa menentukan mekanisme spesifik.
"Secara pribadi, pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan," ujar Yusril, Jumat (9/1/2026).Baca Juga:
Yusril menjelaskan bahwa mekanisme permusyawaratan melalui DPRD atau MPR dimaksudkan agar demokrasi dijalankan secara terstruktur, mengingat musyawarah langsung oleh seluruh rakyat dalam jumlah besar tidak praktis.
Selain aspek filosofi, Yusril menyoroti mudarat pilkada langsung, termasuk tingginya biaya politik yang berpotensi mendorong penyalahgunaan kekuasaan.
"Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas dibandingkan puluhan ribu atau juta pemilih," imbuhnya.
Menko Yusril menekankan, pilkada melalui DPRD membuka peluang bagi terpilihnya calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan integritas, bukan semata karena popularitas atau modal finansial.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa fokus utama saat ini adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar mudarat yang muncul dapat diminimalkan.
Perbaikan tersebut mencakup penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi calon kepala daerah oleh partai politik.
Yusril menegaskan, aspirasi rakyat tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan arah demokrasi di daerah.
"Sistem manapun nanti yang diputuskan Pemerintah dan DPR, wajib dihormati semua pihak sebagai keputusan demokratis," tutupnya.*
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL