Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di Sumatera.
Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memilih tinggal di rumah kerabat, menyewa rumah, atau mengontrak rumah sementara, alih-alih tinggal di hunian sementara (huntara).
Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menjelaskan, proses pencairan DTH dilakukan tanpa memberatkan administrasi.Baca Juga:
Warga yang kehilangan dokumen kependudukan seperti KTP atau KK tetap bisa menerima bantuan melalui proses validasi dan verifikasi berbasis biometrik.
"Proses administrasi tidak sulit. Masyarakat tidak perlu membawa dokumen karena validasi NIK telah dilakukan," kata Muhari dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (9/1).
"Kami sudah menerima usulan dari pemerintah daerah berupa NIK, sehingga masyarakat bisa mengambil rekening dan mencairkan dana DTH," tambahnya.
Besaran DTH yang diterima warga sebesar Rp 600 ribu per bulan per KK. Dari total 15 ribu rekening yang disiapkan, sebanyak 6.190 rekening telah divalidasi.
Per Jumat ini, 1.114 KK sudah menerima rekening dan bisa langsung mencairkan dana.
Muhari menambahkan, progres penyaluran DTH cukup signifikan.
"Pada 6 Januari, jumlah KK yang tersalur masih 756, dua hari berikutnya meningkat menjadi 1.114 KK," ujarnya.
Dana ini dimaksudkan untuk menutupi biaya kontrak rumah atau hunian sementara pilihan warga.
Bantuan DTH menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung pemulihan warga terdampak bencana, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak di Sumatera.*
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL