Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
BATU BARA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyampaikan arahan langsung kepada seluruh warga binaan usai pelaksanaan senam pagi bersama, Sabtu (10/1).
Kegiatan yang berlangsung di lapangan Lapas Labuhan Ruku ini diikuti dengan tertib oleh seluruh warga binaan serta didampingi oleh para Kepala Seksi (Kasi) terkait sebagai bentuk pengawasan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan pembinaan.
Dalam arahannya, Kalapas menegaskan komitmen Lapas Labuhan Ruku untuk memberikan layanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tanpa adanya pungutan liar.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa seluruh layanan yang diterima warga binaan diberikan secara gratis, mulai dari layanan kunjungan, pemberian remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), layanan kesehatan, hingga layanan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Hamdi Hasibuan juga dengan tegas memastikan bahwa tidak ada praktik jual beli kamar di lingkungan Lapas Labuhan Ruku.
Ia menyatakan bahwa seluruh penempatan kamar hunian dilakukan berdasarkan prosedur resmi dan pertimbangan keamanan serta pembinaan, tanpa adanya pungutan dalam bentuk apa pun.
"Saya pastikan tidak ada pungli, semua berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan," tegasnya di hadapan warga binaan.
Selain itu, Kalapas menaruh perhatian serius terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
Ia melarang secara tegas penggunaan handphone dan peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan.
Kalapas menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, Kalapas menjelaskan bahwa warga binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan tidak melanggar tata tertib lapas akan mendapatkan seluruh haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan pemasyarakatan.
Ia menegaskan kembali bahwa pemberian hak tersebut tidak dipungut biaya apa pun dan dilakukan secara objektif berdasarkan penilaian pembinaan.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN