MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengumumkan pergeseran anggaran APBD 2026 senilai Rp 430,5 miliar untuk mendukung pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah.
Anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi-informatika.
Dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026), Bobby menjelaskan rinciannya.Baca Juga:
Bidang Infrastruktur menerima alokasi terbesar, yakni Rp 275,1 miliar, mencakup pembangunan jembatan, tanggul, normalisasi sungai, serta rehabilitasi rumah korban.
"Anggaran ini kita geser dari sejumlah dinas agar bisa cepat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemulihan pasca bencana," ujar Bobby Nasution.
Bidang Pendidikan turut menjadi prioritas.
Pemprov menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB terdampak bencana di lima daerah: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Pergeseran anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 21,8 miliar, termasuk perbaikan sekolah yang rusak senilai Rp 15,1 miliar.
Bidang Kesehatan juga mendapatkan perhatian.
Anggaran semula untuk revitalisasi RS Mata dan bus kesehatan bergerak senilai Rp 6,9 miliar digeser untuk perbaikan rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan yang terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam rapat menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Data yang disampaikan Gubernur cukup ringkas dan bagus. Namun percepatan pembangunan huntara, huntap, serta peningkatan ekonomi warga harus terus dilaksanakan," katanya.
Pergeseran anggaran ini juga didukung alokasi bantuan keuangan tambahan bagi daerah terdampak sebesar Rp 110 miliar.
Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.*
(tm/dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
