Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global yang semakin keras, kompetitif, dan sulit diprediksi.
Diplomasi Indonesia, menurut Sugiono, harus dibangun di atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan pendekatan realistis.
"Ketahanan yang bersifat dinamis sangat penting karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal, dan krisis tidak hadir satu per satu. Dinamika global, cepat atau lambat, akan terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1/2026).Baca Juga:
Sugiono menekankan bahwa fenomena global, seperti gangguan rantai pasok yang memicu kenaikan harga bahan pokok, termasuk persoalan politik luar negeri.
Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan lapangan kerja, serta memburuknya situasi keamanan di sejumlah wilayah, yang berdampak pada keselamatan WNI di luar negeri.
Dalam konteks ini, Sugiono menekankan pentingnya ketahanan nasional yang dibangun dari dalam negeri, bukan dipinjam dari pihak lain.
"Hanya negara yang kuat secara internal yang memiliki daya tawar di tingkat global. Diplomasi ketahanan ini bersifat adaptif dan menjadi pilar fundamental politik luar negeri Indonesia," katanya.
Sugiono juga menyoroti bidang kedaulatan dan pertahanan. Stabilitas nasional tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dikelola secara aktif dengan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Prioritas utama, menurutnya, adalah penyelesaian batas wilayah darat dan maritim, yang sepanjang 2025 menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.
Di bidang pertahanan, Indonesia membentuk kerja sama strategis dengan Rusia dan Thailand, serta meningkatkan hubungan dengan Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif.
Tercatat, ada tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Turkiye, dan Yordania.
Sugiono menekankan bahwa diplomasi dan pertahanan harus berjalan sinergis.
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL