Ganjar Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran: Jangan Pukul Rata Semua Aksi Demonstrasi
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihakpihak yang
POLITIK
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Selasa (20/1/2026) belum memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah.
Proses pengumpulan dan verifikasi data tengah dilakukan sebelum Kejagung mengumumkan secara resmi bentuk pelanggaran yang terjadi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, pihaknya masih mengkaji bukti dan dokumen terkait dugaan pelanggaran perusahaan tersebut.Baca Juga:
"Nanti aja (jenis pelanggarannya). Nanti, ini kan kita baru data-data ini, nanti kita akan kembangkan arahnya ke mana," ujar Burhanuddin di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Meski demikian, Burhanuddin memastikan perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan menghadapi sanksi administratif hingga proses hukum pidana.
"Iya pasti (kena denda atau pidana)," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keputusan pencabutan izin ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta.
Dari 28 perusahaan tersebut, 22 bergerak di sektor Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman, dengan luas mencapai 1.010.592 hektare.
Sementara enam perusahaan sisanya bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPH-HK).
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi perusahaan lain agar patuh terhadap aturan lingkungan dan tata kelola hutan yang berkelanjutan.*
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihakpihak yang
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, tidak layak menda
NASIONAL
GORONTALO Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah negara saat ini mulai meminta pasokan komoditas pang
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan memulai rangkaian kunjungan ke sejumlah daerah mulai Jumat (26/6/
POLITIK
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pemulihan rumah sakit yang terdampak bencana ban
NASIONAL
JAKARTA Persaingan smartphone di segmen harga terjangkau semakin menarik sepanjang 2026. Meski harga ponsel terus mengalami kenaikan, se
SAINS DAN TEKNOLOGI
CARACAS Pemerintah Venezuela mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak gempa bumi kuat yang mengguncang sejumlah wilayah di
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat terkait kasus du
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan pemberian uang s
NASIONAL
JAKARTA Istri mantan Menteri Agama periode 20202024, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, Eny Retno Yaqut, menyampaikan apresiasi atas l
HUKUM DAN KRIMINAL