Aliansi AMPK TPPO Desak Pengusutan Perdagangan Anak di Medan, Sebut Minimnya Lapangan Kerja Jadi Pemicu

MEDAN — Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (AMPK TPPO) menggelar aksi di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu, 21 Januari 2026.

Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa NA, seorang anak perempuan berusia 17 tahun asal Kota Medan.

Koordinator aksi Rahmad mengatakan kasus tersebut harus diusut secara menyeluruh agar tidak kembali menimpa warga Medan lainnya.

Baca Juga:

• Banjir Medan November 2025 Rusak 71 Rumah, Pemkot Laporkan ke Kemendagri

"Usut tuntas kasus TPPO ini. Jangan biarkan ada lagi warga Kota Medan yang menjadi korban perdagangan orang," kata Rahmad dalam orasinya.

Menurut Rahmad, kasus yang dialami NA berawal dari keinginan korban mencari pekerjaan di luar daerah.

NA berangkat ke Riau dengan janji akan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe.

Namun, setibanya di lokasi, korban justru tidak dipekerjakan sebagaimana dijanjikan dan diduga hendak diperjualbelikan.

Rahmad menilai peristiwa tersebut tidak lepas dari keterbatasan lapangan kerja di Kota Medan.

Ia menyebut kondisi itu mendorong anak-anak muda mencari pekerjaan ke luar daerah tanpa perlindungan yang memadai.

"Jika lapangan kerja tersedia di Medan, korban tidak perlu berangkat ke Riau hanya untuk menjadi pelayan kafe. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan dan kesempatan kerja bagi warga," ujarnya.

AMPK TPPO juga menyoroti sikap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan yang dinilai lamban merespons laporan kasus tersebut.

"Kami sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini, tetapi tidak pernah mendapat respons. Padahal korbannya adalah anak di bawah umur," kata Rahmad.

Dalam aksi itu, AMPK TPPO menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, meminta DPRD Kota Medan membentuk tim khusus lintas sektor untuk memberikan pendampingan hukum dan konseling kepada korban.

Kedua, mendesak kepolisian membongkar sindikasi TPPO yang diduga terlibat.

Ketiga, meminta Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja Kepala DP3APMP2KB Kota Medan.

Keempat, mendesak digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) serta pembukaan posko pengaduan korban TPPO.

Kelima, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengirim tim ke Riau untuk menangani kasus tersebut bersama korban.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.*

(sp/ad)

Banjir Medan November 2025 Rusak 71 Rumah, Pemkot Laporkan ke Kemendagri

Perkemahan Pramuka Sibolangit Dijadikan Sarang Narkoba dan Judi, Polisi Tangkap 10 Pelaku

Dari Kasus Korupsi ke Perumahan Rakyat: Ara Bahas Meikarta di KPK

RUU Hukum Acara Perdata Jadi Inisiatif DPR, Proses Legislasi Diharap Lebih Cepat

Nilai Tukar Rupiah vs Dolar AS: Pelemahan Tipis di Awal Perdagangan

Dapot Dariarma Resmi Duduki Jabatan Baru di Kejati DKI Jakarta, Fokus pada Transparansi Publik