Komisi IV DPR Desak Penyelidikan Tuntas 28 Perusahaan Pelanggar Hutan di Sumatera

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap 28 perusahaan yang dicabut izinnya pasca-bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Pernyataan itu disampaikannya, Kamis (22/1/2026), sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban dan kerusakan lingkungan.

"Kami dorong untuk diselidiki secara menyeluruh, termasuk dugaan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan korban jiwa. Kalau terbukti, hukumannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Alex kepada wartawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Dominan Berawan, Langkat Berpotensi Hujan Ringan

Dalam rapat Komisi IV DPR bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut), salah satu poin utama adalah perlunya koordinasi lebih erat antara kementerian dan aparat penegak hukum.

Hal ini untuk memastikan dugaan perusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ditindaklanjuti secara serius.

Alex menekankan pentingnya keadilan bagi masyarakat terdampak.

"Ini harus diusut tuntas sebagai bentuk tanggung jawab pada 1.200 keluarga yang kehilangan anggota, sekaligus pencegahan agar ke depan tidak ada lagi keluarga yang berduka akibat kerusakan lingkungan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan hutan, termasuk melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan dan menyalahi kawasan hutan lindung.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pencabutan izin ini sebagai langkah tegas dalam memperbaiki tata kelola kehutanan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Langkah ini menjadi perhatian publik karena terkait perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan upaya mencegah bencana yang bisa menelan korban jiwa di masa mendatang.*

(d/dh)

Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Dominan Berawan, Langkat Berpotensi Hujan Ringan

100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat

Tangis Bahagia Warga Nias Selatan Saat Presiden Prabowo Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

APBD Diparkir? ASN Padangsidimpuan Kecewa Gaji Terlambat, Walikota Dinilai Tidak Peka

Bursah Zarnubi Sebut Tidak Ada Bupati yang Tidak Korupsi, KPK: Masih Jadi Persoalan Serius

Bulog Akan Dilebur ke Bapanas dan Berada Langsung di Bawah Presiden Prabowo