Bahlil Lahadalia Kaji Pencabutan IUP PLTA Batang Toru Usai Banjir Bandang Sumatra

Ia menambahkan, komunikasi antara Kementerian ESDM dan KLH telah berlangsung sebelum keputusan pencabutan izin, termasuk pemenuhan dokumen dan klarifikasi teknis.

Audit terhadap proyek tersebut, kata Eniya, sejatinya masih berjalan.

Sebelumnya, Satgas PKH merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Salah satu perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru.

Keputusan pencabutan izin tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara daring dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026.*

(at/ad)

Bahlil: Saya Gagal Jadi Menteri Jika Masih Ada Desa Belum Dialiri Listrik

Prabowo Bakal Paparkan ‘Prabowonomics’ di Forum Ekonomi Dunia Davos

Izin Perhutanan Dicabut, Tapi 28 Perusahaan di Sumatera Tetap Berjalan? Ini Penjelasan Pemerintah

F-PDIP DPRD Sumut: Hak Pegawai Perusahaan yang Dicabut Izin Harus Tetap Terjamin

Bahlil Pastikan Sanksi Pejabat ESDM dan BUMN Setelah Pipa Gas Bocor di Sumatera

Sengketa Lahan di Langkat, Warga Tuduh PTPN I Regional I Klaim Tanah Suguhan Jadi HGU