Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
BANDA ACEH— Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya.
Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Muzakir—yang akrab disapa Mualem—dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam, 22 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Mualem, perpanjangan status darurat ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026.
Pertimbangan utama perpanjangan adalah belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak.
"Berdasarkan laporan lapangan dan masukan dari Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta Pidie Jaya, penanganan darurat masih membutuhkan waktu tambahan," kata Mualem.
Ia menyebutkan, perpanjangan status tanggap darurat diperlukan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang masih terisolasi.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan setidaknya delapan jembatan darurat untuk memulihkan akses transportasi warga.
"Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air meningkat, akses transportasi benar-benar terputus," ujar Mualem.
Sejalan dengan perpanjangan status darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, hingga dunia usaha untuk mempercepat langkah pemulihan.
Fokus diarahkan pada pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga terdampak.
Ia juga menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolasi dan prioritas pencarian korban yang masih hilang.
Pemerintah Aceh menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) rampung paling lambat 2 Februari 2026.
"Kita harus bergerak cepat agar aktivitas masyarakat, pendidikan, dan perekonomian warga bisa segera pulih," kata Mualem.*
(dh)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA