Sosialisasi KUHP Nasional di Bali, Kanwil Kemenkum Tekankan Hukum Pidana Berkeadilan
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan dan perluasan program layanan perkawinan serta ketahanan keluarga di tengah tren global penundaan pernikahan.
Negara, menurut dia, harus hadir melalui kebijakan afirmatif yang mendorong kesiapan generasi muda dalam membangun keluarga.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2026 di Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.Baca Juga:
Ia menyinggung sejumlah program Kementerian Agama yang dinilai strategis, antara lain Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah), Nikah Fest, Bimbingan Perkawinan (Bimwin), serta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
"Perkawinan itu bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga bagian dari ikhtiar membangun peradaban," kata Nasaruddin.
Ia mengungkapkan, data Kementerian Agama menunjukkan adanya kenaikan angka perkawinan sebesar 0,3 persen pada 2025, yang salah satunya dipengaruhi oleh implementasi program Gas Nikah.
Meski demikian, Nasaruddin menilai capaian tersebut masih jauh dari ideal.
"Masih ada peningkatan, tetapi ini juga menjadi sinyal bahwa kita harus bekerja lebih keras," ujarnya.
Nasaruddin menyebut tren menunda pernikahan merupakan fenomena global yang juga mulai berdampak di Indonesia.
Ia merujuk pengalaman sejumlah negara maju yang menghadapi penurunan signifikan minat menikah di kalangan generasi muda.
"Sekarang muncul fenomena global, orang tidak akan kawin atau menunda perkawinannya sampai usia yang justru tidak produktif," katanya.
Menurut dia, perubahan pola pikir generasi muda perlu direspons dengan pendekatan yang lebih adaptif dan persuasif.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
