Reforma Agraria dalam Spirit Sumitro Djojohadikusumo: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Lembaga ini menjadi garda pengawas terhadap potensi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Pengamat politik Samuel F. Silaen mengatakan Ombudsman bukan sekadar lembaga penerima pengaduan masyarakat, melainkan instrumen negara untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan transparansi.Baca Juga:
"Keberadaan Ombudsman sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dan negara. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas independen agar birokrasi tidak menyimpang dari kewenangan yang dimilikinya," ujar Samuel, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Samuel, Ombudsman membutuhkan figur pimpinan dengan kapasitas yang komprehensif, terutama penguasaan hukum, pemahaman mendalam terhadap sistem birokrasi, serta kemampuan investigasi yang kuat.
Hal ini penting agar pengawasan terhadap aparatur negara berjalan efektif dan berwibawa.
Ia menjelaskan, salah satu fungsi utama Ombudsman adalah memproses laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, mulai dari penundaan pelayanan, penyimpangan prosedur, hingga tindakan pelayanan publik yang tidak adil.
Setiap laporan menjadi pintu masuk bagi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional.
Selain menerima laporan, Ombudsman juga memiliki kewenangan melakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh instansi pemerintah.
Proses investigasi tersebut dilakukan secara independen, tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan tertentu.
"Investigasi Ombudsman sering menjadi alat koreksi bagi birokrasi. Ini penting agar aparatur negara menyadari bahwa setiap tindakan dalam pelayanan publik dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban," kata Samuel.
Hasil investigasi Ombudsman kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada instansi terlapor.
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
BATU BARA Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus diperkuat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
MEDAN Lion Group mengoptimalkan konektivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju Malaysia. Dua maskapai di bawah na
PARIWISATA
MEDAN Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyerahkan bukti tambahan dalam perkara gugatan terkait legalisir ijazah Joko Widodo (
NASIONAL
BOGOR Klaster hunian mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pengerjaan drainase menggunakan Uditch di Jalan Bhayangkari, Kelurahan Indra Kasi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau proses revitalisasi SMP Negeri 6 di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sei Tual
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama DPRD Kota Tanjungbalai menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubah
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Bunda Literasi Kota Tanjungbalai Mashadayani Mahyarudin menggelar kegiatan Sa
PENDIDIKAN