Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mempertanyakan klaim Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, yang menyebut transaksi judi online di Indonesia mengalami penurunan.
Wayan menilai klaim tersebut bertolak belakang dengan tren global, di mana praktik judi daring justru semakin marak.
Baca Juga:"Kalau judi online di tingkat internasional semakin marak, tetapi data PPATK seolah menunjukkan penurunan di Indonesia," ujar Wayan dalam rapat kerja bersama PPATK, Selasa (3/2/2026).
Ia mendesak PPATK untuk menjelaskan secara terbuka apakah penurunan ini benar-benar terjadi atau disebabkan kendala tertentu, termasuk keterbatasan sumber daya dalam memantau praktik judi online.
Sementara itu, Ivan menegaskan bahwa judi online merupakan salah satu isu paling krusial yang dihadapi PPATK.
Menurutnya, kombinasi sinergi antar-lembaga dan arahan Presiden Prabowo Subianto memungkinkan upaya pengendalian transaksi judi online menurun dari Rp 1.100 triliun menjadi sekitar Rp 289 triliun pada 2025.
"Ini capaian signifikan yang menyelamatkan masyarakat dari dampak negatif judi online," kata Ivan.
Ia menambahkan, PPATK juga aktif melakukan deteksi dini potensi risiko melalui analisis pola transfer masuk dan keluar dana, memperbarui data pelapor, serta memberikan rekomendasi strategis terkait pengendalian judi online.
Selain itu, PPATK mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui uji kelayakan dan kepatutan jabatan strategis, serta membangun sistem deteksi dini untuk program prioritas presiden, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara DPR dan PPATK mengenai efektivitas pengendalian transaksi judi online di Indonesia.*(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL