Bareskrim Sikat 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla, 25 Ribu Hektare Lahan Hangus
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
NGADA, NTT – Tragedi meninggalnya Yohanes Bastian Roja (10), siswa SD di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, membuka kembali sorotan pada persoalan administrasi kependudukan dan akses bantuan sosial di daerah terpencil.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, memastikan keluarga Yohanes tidak pernah menerima bantuan sosial selama 11 tahun terakhir.
Kendala administrasi menjadi akar masalah. Ibu korban, MGT (47), secara de facto telah tinggal di Naruwolo, namun secara de jure KTP-nya masih tercatat di Kabupaten Nagekeo. Kondisi ini membuat keluarga tersebut tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Baca Juga:
"Karena KTP masih tercatat di Nagekeo, mereka tidak bisa mengakses bantuan sosial di Ngada," ujar Gerardus, Kamis (5/2).
Usai tragedi ini, Dukcapil langsung memproses perpindahan domisili agar keluarga korban bisa mendapatkan haknya.
Kematian Yohanes terjadi di pondok bambu tempatnya tinggal bersama nenek berusia 80 tahun pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 12.30 WITA.
Informasi dari warga dan keluarga menyebutkan, korban merasa tertekan karena tidak memiliki perlengkapan sekolah dasar seperti buku dan pena.
Sehari sebelum meninggal, Yohanes meminta ibunya membelikannya alat tulis, namun belum bisa dipenuhi karena keterbatasan ekonomi.
Bupati Ngada, Raymundus Bena, menambahkan, sebelum peristiwa tragis itu, Yohanes berulang kali menanyakan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Namun administrasi yang belum lengkap membuat pencairan tertunda.
Kemensos melalui Sentra Efata Kupang telah menyerahkan bantuan dan santunan senilai Rp 9 juta bagi keluarga korban.
Proses administrasi kependudukan pun kini telah rampung sehingga keluarga Yohanes resmi tercatat di Kabupaten Ngada.
Dukcapil dan Pemkab Ngada menegaskan, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kepastian administrasi untuk memastikan hak-hak warga, termasuk akses pendidikan dan bantuan sosial, terpenuhi.*
(km/dh)
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya atas operas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
NASIONAL
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika, psikotro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar Rully Chairul Azwar membahas peluang pengembangan bisnis pengolahan sampah di Indonesia. Pembahasan
NASIONAL
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
SAMARINDA Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas&039ud di Singapura menjadi sorotan publik di tengah kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN