Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA — Keputusan penutupan Kebun Binatang Bandung melalui Surat Keputusan pencabutan izin lembaga konservasi menuai kritik tajam dari Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.
Ia menilai kebijakan tersebut bukan semata persoalan administratif, melainkan telah menyentuh isu serius menyangkut etika pemerintahan, kepatuhan terhadap arahan Presiden, serta penghormatan terhadap sejarah.
Dalam wawancara dengan media di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026, Saurip menyebut penutupan Kebun Binatang Bandung sebagai keputusan janggal dan berlebihan.Baca Juga:
Menurut dia, kebun binatang yang berdiri sejak 1933 itu bukan sekadar fasilitas rekreasi, melainkan situs bersejarah dan ruang publik yang menjadi bagian dari memori kolektif warga Bandung.
"Yang ditutup ini bukan bangunan biasa. Ini situs sejarah, ruang edukasi lintas generasi, dan warisan ekologis yang telah hidup hampir satu abad. Maka wajar jika publik mempertanyakan dasar dan nurani kebijakan tersebut," kata Saurip.
Saurip menyoroti waktu pengambilan keputusan yang dinilainya bermasalah.
Penutupan Kebun Binatang Bandung dilakukan tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional agar kepala daerah menjaga dan melindungi situs sejarah serta kebudayaan.
Menurut Saurip, arahan tersebut bukan sekadar imbauan moral, melainkan pernyataan politik negara yang memiliki konsekuensi komando dan tanggung jawab institusional.
"Ketika arahan Presiden baru saja disampaikan, lalu muncul kebijakan yang justru bertolak belakang, pertanyaannya sederhana: ini kelalaian atau pembangkangan?" ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa penutupan Kebun Binatang Bandung hanya persoalan teknis administrasi dan konservasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi partisipatif.
"Penutupan dilakukan tanpa proses pengadilan, tanpa kajian sejarah yang komprehensif, dan tanpa pelibatan publik. Ini tindakan sepihak yang mengabaikan prinsip kehati-hatian," kata Saurip.
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL