Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI yang digelar hari ini, Senin (10/2/2026), di Gedung Nusantara II, Senayan, menyetujui pengangkatan 10 calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
Persetujuan ini menandai rampungnya proses fit and proper test yang sebelumnya telah dilakukan Komisi IX DPR.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, serta sejumlah anggota DPR lainnya.Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon Dewas BPJS, yang mencakup unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat.
Setelah laporan dibacakan, Saan menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir.
Dengan suara bulat, peserta rapat menyatakan "Setuju", sehingga pengangkatan 10 anggota Dewas resmi disahkan.
Daftar 5 calon Dewas BPJS Kesehatan:
- Afif Johan (unsur pekerja)
- Stevanus Adrianto Passat (unsur pekerja)
- Paulus Agung Pambudhi (unsur pemberi kerja)
- Sunarto (unsur pemberi kerja)
- Lula Kamal (tokoh masyarakat)
Daftar 5 calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan:
- Dedi Hardianto (unsur pekerja)
- Ujang Romli (unsur pekerja)
- Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja)
- Abdurrakhman Lahabato (unsur pemberi kerja)
- Alif Noeryanto Rahman (tokoh masyarakat)
Proses uji kelayakan terhadap calon Dewas sebelumnya digelar pada 2–3 Februari 2026, dan menjadi dasar pengambilan keputusan DPR.
Dengan pengesahan ini, seluruh anggota Dewas BPJS siap mendukung pengawasan dan pengelolaan program jaminan sosial di Indonesia, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk periode lima tahun mendatang.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL