Dr Ahmad Nahwani ST MT tokoh masyarakat Belinyu saat menjadi narasumber Diskusi Publik, Aston Emidary Bangka Hotel dan Conference Center beberapa waktu lalu, Sabtu (7/2/2026). (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
PANGKALPINANG — Polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis thorium di Bangka Belitung kian memanas. Penolakan terhadap survei tapak di Pulau Gelasa memunculkan alternatif baru: Bangka Utara, tepatnya Pulau Mantung.
Menurut Iwan, Mantung memiliki rekam jejak sejarah energi dengan keberadaan PLTUG yang pernah menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara, sehingga menjadi modal sosial dan historis untuk proyek strategis nasional.
"Kalau orang Bapeten atau Thorcon pusing ditolak di Pulau Gelasa, bagaimana kalau kami tawarkan silakan survei di Mantung," kata Iwan saat diwawancarai Jejaring Media KBO Babel.
Ia menekankan bahwa polemik PLTN seharusnya tidak berhenti pada ketakutan semata. Selama regulasi dan standar keselamatan dijalankan BAPETEN, ruang dialog dan kajian ilmiah terbuka tetap harus didorong.
Forum publik "Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta" beberapa waktu lalu menampilkan beragam pandangan.
Ketua Umum Fokus Babel, Ir M Natsir, menilai sebagian masyarakat belum memahami konsep PLTNthorium, mulai dari proses reaksi nuklir hingga regulasi keselamatan. "Banyak yang belum dibekali data dan fakta. Kita ribut duluan sebelum memahami substansinya," ujarnya.
Di tingkat nasional, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti rekam jejak Thorcon di Amerika Serikat, menyebut perusahaan tersebut belum memiliki PLTN komersial yang beroperasi penuh.
Meski demikian, Iwan menekankan pentingnya transparansi data dan kajian ilmiah agar masyarakat dapat menilai secara objektif.
Ia juga menyinggung teknologi reaktor thorium di beberapa negara, termasuk Tiongkok, yang diklaim aman dan lebih hemat biaya.
Jika PLTN benar-benar dibangun di Mantung, Iwan melihat potensi kawasan tersebut menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN), berdampak pada pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan status wilayah Bangka Utara.
"Kalau itu terjadi, malu negara ini kalau Bangka Utara tidak jadi kabupaten," ujarnya.