Dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Sikap BGN Soal Efisiensi Anggaran MBG
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
JAKARTA — Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Februari 2026.
"Disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," kata Nasaruddin dalam konferensi pers.Baca Juga:
Penetapan itu didasarkan pada kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.
Kriteria tersebut menjadi standar visibilitas hilal yang digunakan negara-negara Asia Tenggara.
Menurut Nasaruddin, berdasarkan hasil hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah kriteria tersebut, yakni berkisar antara minus 2 derajat 24 menit hingga 0 derajat 58 menit.
Sementara sudut elongasi terpantau antara 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit.
"Data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Bahkan masih dalam kategori ghairu wujudul hilal karena posisi hilal berada di bawah ufuk," ujarnya.
Ia menambahkan, secara global pun belum ada negara Muslim yang memenuhi kriteria imkanur rukyat pada 17 Februari 2026.
Kalender hilal global versi Turki juga belum menetapkan awal Ramadhan pada 18 Februari 2026.
Dengan demikian, pemerintah memutuskan bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari dan umat Islam di Indonesia memulai puasa pada Kamis, 19 Februari 2026.
Muhammadiyah Tetapkan 18 Februari 2026
Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Keputusan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Berdasarkan maklumat resmi organisasi itu, ijtimak menjelang Ramadhan terjadi pada 17 Februari 2026.
Dengan pendekatan wujudul hilal, bulan baru dimulai saat matahari terbenam setelah terjadi konjungsi, sehingga puasa dimulai sehari lebih awal dibanding keputusan pemerintah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadhan dengan tasamuh atau saling menghargai.
"Perbedaan awal Ramadhan adalah ruang ijtihad. Tidak perlu saling menyalahkan dan merasa paling benar sendiri," ujar Haedar dalam keterangan tertulis.
Ia menekankan, tujuan utama ibadah puasa adalah meningkatkan ketakwaan, baik secara pribadi maupun kolektif.
Karena itu, perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriah semestinya tidak menjadi sumber perpecahan.
Perbedaan awal Ramadhan antara pemerintah dan Muhammadiyah bukan hal baru.
Selama belum ada kesepakatan kalender Hijriah global yang disepakati bersama, potensi perbedaan serupa diperkirakan akan terus terjadi.*
(km/ad)
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI