Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia agar dapat langsung didistribusikan ke pengungsi pascabanjir dan bencana alam di Sumatera.
Hal ini disampaikan Dasco dalam rapat bersama pemerintah mengenai penanganan pascabencana Sumatera di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dasco menekankan bahwa bantuan tersebut bersifat sekali kirim dan tidak mengandung barang sensitif seperti beras.Baca Juga:
"Ini cuma pengiriman satu kali, sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir pemerintah bisa memberikan dispensasi, daripada harus diuangkan dan dibeli lagi," ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan senilai miliaran rupiah berupa minyak goreng, gula pasir, air mineral, pakaian baru, Al-Qur'an, hingga kloset toilet masih tertahan di Port Klang, Malaysia, karena menunggu izin dari Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Bantuan itu ditujukan ke pelabuhan Lhokseumawe.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa komoditas beras sangat sensitif dan lebih baik tidak dikirim. Dasco menegaskan bahwa bantuan tidak berisi beras, hanya minyak goreng dan gula pasir.
Dasco meminta agar Mensesneg dan Menkeu berkoordinasi dengan Bea Cukai agar proses perizinan cepat selesai.
"Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim. Pengawasan tetap ketat, langsung ke pengungsian untuk menyambut puasa dan Hari Raya," kata Dasco.
Bantuan diaspora Aceh ini menjadi salah satu langkah penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir serta bencana alam di Sumatera, terutama di wilayah Aceh yang terdampak luas.*
(d/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL