Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, menyusul kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memuat pelonggaran sertifikasi halal untuk produk nonhalal asal AS.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan, kehalalan produk bukan sekadar label administratif, tetapi kewajiban syariat bagi mayoritas penduduk Muslim di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, Jumat (20/2/2026).Baca Juga:
"Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Setiap produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," kata Prof Ni'am.
Ia menekankan bahwa konsumsi halal merupakan hak beragama yang dilindungi konstitusi, dan tidak bisa dikompromikan demi kepentingan ekonomi.
Dalam dokumen ART, disebutkan Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan sertifikasi maupun pelabelan halal terhadap beberapa produk nonhalal, termasuk kosmetik, perangkat medis, dan produk manufaktur dari AS.
MUI menilai substansi kehalalan tetap harus dijaga. Prof Ni'am menyebut, aspek administratif seperti penyederhanaan proses sertifikasi, efisiensi waktu, dan transparansi biaya bisa didiskusikan, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip mendasar kehalalan.
"Terhadap hal yang bersifat administratif bisa disederhanakan. Tapi kita tidak boleh mengorbankan hal yang bersifat mendasar demi keuntungan finansial," tegasnya.
MUI mengajak masyarakat Muslim untuk tetap selektif dalam memilih produk konsumsi. Produk yang status kehalalannya belum jelas, termasuk produk impor, sebaiknya dihindari.
Prof Ni'am menegaskan, dinamika perdagangan global tidak boleh menggeser prinsip dasar yang telah diatur dalam hukum nasional dan ajaran agama.
Isu sertifikasi halal dalam kesepakatan dagang ini diperkirakan akan tetap menjadi perhatian publik, seiring pembahasan teknis dokumen dan implementasi kebijakan di lapangan.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL